Bank Dunia Bantu Indonesia Bangun 263.520 Rumah Buat Warga di Bawah Garis Kemiskinan

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Bank Dunia udah berkolaborasi laksanakan Program National Affordable Housing Program (NAHP). Kolaborasi ini untuk membangun 263.520 unit tempat tinggal penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tujuan utama Program NAHP untuk tingkatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi penduduk berpenghasilan rendah (MBR).

“Proyek NAHP udah sukses meraih dan memenuhi lebih dari satu besar indikator proyek didalam menyalurkan 30.422 subsidi KPR BP2BT untuk pemilik tempat tinggal pertama, dan juga melayani 233.098 tempat tinggal tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Melalui hibah dan pemberian teknis BSPS untuk peningkatan akses terhadap tempat tinggal layak huni,” ujar Sektretaris Direktorat Jenderal Perumahan M Hidayat, Rabu (24/5/2023).

Hidayat menjelaskan, penyediaan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau, terlebih bagi penduduk berpenghasilan rendah udah jadi prioritas Pemerintah RI. Namun, sejalan pertambahan jumlah penduduk Indonesia, penyelesaian backlog perumahan dan pemenuhan tujuan Program Sejuta Rumah (PSR) bersama dengan ruang fiskal yang terbatas jadi tantangan yang jadi berat.

“Saya mengemukakan rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas pemberian yang luar biasa, kerja serupa tim, dan kemitraan dari Bank Dunia dan juga seluruh pihak yang terlibat didalam keberhasilan pelaksanaan NAHP. Program NAHP merupakan bagian dari solusi yang terus-menerus dan terobosan yang signifikan, agar penduduk bakal terus menemui kesusahan untuk memperoleh hak atas tempat tinggal layak huni,” ungkapnya.

Realisasi APBN Bangun Rumah Layak Huni Capai Rp 2,7 Triliun di Semester I 2023

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan udah mengalokasikan Rp 11,27 triliun untuk program penyediaan rumah layak huni. Utamanya didalam wujud tempat tinggal susun (rusun), tempat tinggal swadaya, tempat tinggal tertentu (rusus), dan pemberian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

“Hingga 20 Juni 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan terhadap anggaran th. 2023 sebesar Rp 2,74 triliun atau 24,36 persen dari keseluruhan anggaran, bersama dengan realisasi fisik meraih 27,33 persen,” terang Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto didalam keterangan tertulis di https://binamargadki.net/, Sabtu (20/6/2023).

Iwan mengatakan, realisasi fisik kegiatan Ditjen Perumahan secara tertentu dijalankan untuk pembangunan tempat tinggal susun sebanyak 1.633 unit atau 29,54 persen dari tujuan 5.528 unit. Selanjutnya pembangunan tempat tinggal swadaya sebanyak 93.139 unit atau 62,07 persen dari tujuan 150.050 unit.

“Untuk pembangunan tempat tinggal swadaya dijalankan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) bersama dengan realisasi 88.389 unit dan juga menunjang Penanganan Kemiskinan Ekstrem (NAHP) sebanyak 4.750 unit,” imbuhnya.

Kegiatan penyediaan hunian layak seterusnya lewat pembangunan tempat tinggal khusus, bersama dengan progres 352 unit atau 10,59 persen dari tujuan 3.322 unit. Realisasi tempat tinggal tertentu terhadap Semester I 2023 ini merupakan capaian unit selagi pembangunan hunian senantiasa (huntap) pascabencana di Sulawesi Tengah yang tersebar di lebih dari satu lokasi.

Saat ini juga udah dibangun 351 unit huntap di Kabupaten Cianjur tersebar di 2 lokasi, dan juga fasos dan fasum akibat bencana gempa bumi.

Kemudian didalam rangka mendorong program Sejuta Rumah, Ditjen Perumahan juga berikan pemberian pembangunan PSU bersama dengan realisasi 25,48 persen atau 7.148 unit dari tujuan 28.050 unit.

“Untuk informasi, per tanggal 12 Juni 2023 ini juga udah di SK-kan sebanyak 30.028 unit atau melebihi tujuan dan tetap ada potensi untuk menambahkan sekitar 12.000 unit,” kata Iwan.

Dukungan penyediaan hunian layak juga bakal dilanjutkan terhadap 2024, bersama dengan konsep anggaran pembangunan tempat tinggal susun Rp 4,459 triliun untuk 2.629 unit, juga alokasi untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 47 tower.

Lalu, pembangunan tempat tinggal swadaya sebasar Rp 1 triliun untuk 45.872 unit dan ditargetkan bisa menyerap 91.744 tenaga kerja pemberian PSU tempat tinggal umum sebesar Rp 0,009 triliun sebanyak 820 unit. Kemudian pembangunan tempat tinggal tertentu senilai Rp 139 miliar sebanyak 130 unit.

Mengurangi Risiko Gempa Bumi

Pencapaian penyaluran dana NAHP, imbuhnya, juga menghadapi rintangan di lapangan dan keterbatasan fisik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 lebih dari satu selagi lalu. Meskipun demikian, NAHP sukses menyalurkan pemberian BP2BT dan BSPS kepada segmen penduduk berpenghasilan rendah dan informal.

Kemudian, mengembangkan proses Quality Assurance and Quality Control (QAQC) yang memberlakukan standar teknis dan aplikasi untuk fasilitator, masyarakat, dan pengembang, dan juga meyakinkan pembangunan tempat tinggal yang memiliki kualitas dan layak.

NAHP juga ikut didalam pengembangan Housing and Real Estate Information System (HREIS), belajar mengenai sisi pasokan perumahan yang terjangkau, strategi untuk PT SMF (perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) untuk mendorong pertumbuhan pasar KPR, pengembangan belajar kasus untuk Kerja serupa Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk perumahan terjangkau, dan juga Housing Policy Grand Design yang mendalam dan multidimensi.

Bank Dunia lewat NAHP juga dinilai udah letakkan basic bagi jaman depan pengembangan sektor perumahan layak dan terjangkau di Tanah Air.

“Selain mengimbuhkan pemberian akses tempat tinggal layak huni bagi MBR lewat BSPS, NAHP juga mengadopsi pemakaian teknologi ferosemen didalam program BSPS untuk membangun tempat tinggal yang memenuhi standar dan mengurangi risiko gempa bumi bagi tempat tinggal tangga,” kata Hidayat.